Keyphrase utama: perjanjian kerja sama bisnis travel
Mengapa Perjanjian Kerja Sama Travel Penting
Dalam industri pariwisata, kerja sama antar-bisnis—misalnya antara biro perjalanan, agen tiket, hotel, dan operator tur—muncul terus-menerus. Perjanjian kerja sama yang disusun rapi melindungi hak dan kewajiban para pihak, mengurangi potensi sengketa, dan memastikan layanan berjalan sesuai standar. Tanpa kontrak yang jelas, risiko wanprestasi, klaim konsumen, dan sanksi administratif meningkat.
Landasan Hukum yang Relevan
- KuhPerdata (Pasal 1320) — syarat sah perjanjian.
- UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan — kewajiban pelaku usaha pariwisata.
- UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen — kewajiban jujur dan adil dalam melayani konsumen.
- Peraturan Menteri Pariwisata/Ekonomi Kreatif — standar usaha biro perjalanan wisata.
Prinsip Perjanjian yang Sah
Setiap perjanjian kerja sama travel harus memenuhi syarat sah menurut hukum perdata: adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Secara praktis, pastikan dokumen penawaran, identitas pihak, dan ruang lingkup layanan tertulis jelas.
Risiko Utama dalam Kerja Sama Travel & Cara Mitigasi
- Risiko operasional: keterlambatan transportasi, perubahan jadwal, pembatalan penginapan. Mitigasi: klausul force majeure, jadwal alternatif.
- Risiko hukum: tidak sesuai standar usaha pariwisata. Mitigasi: representasi & jaminan izin usaha.
- Risiko reputasi: klaim konsumen. Mitigasi: mekanisme klaim & kompensasi.
Klausul Wajib dalam Perjanjian Travel
- Identitas para pihak
- Ruang lingkup layanan
- Jangka waktu & masa berlaku
- Pembayaran & penyesuaian harga
- Representasi & jaminan kepatuhan hukum
- Standar layanan & KPI
- Force majeure
- Batas tanggung jawab
- Ganti rugi (indemnity)
- Penyelesaian sengketa
Masing-masing klausul harus dirumuskan dengan bahasa aktif untuk menghindari multitafsir.
Klausul Tambahan yang Direkomendasikan
- Asuransi perjalanan
- Perlindungan data pribadi
- Pengaturan subkontraktor
- Ketentuan perubahan layanan
- Klausul penyesuaian harga akibat fluktuasi biaya
Checklist Due Diligence
- Izin usaha dan NIB
- NPWP & kewajiban perpajakan
- Sertifikasi standar pariwisata
- Rekam jejak dan keluhan konsumen
- Polis asuransi perjalanan
Penyelesaian Sengketa
Langkah efisien dalam menyelesaikan sengketa meliputi musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Cantumkan pilihan forum secara tegas dalam kontrak.
Bahasa Kontrak: Gunakan Kalimat Aktif
Contoh pasif: “Pembayaran akan diproses setelah dokumen diterima.” Contoh aktif: “PIHAK PERTAMA membayar 70% paling lambat 7 hari kerja sebelum keberangkatan setelah menerima invoice lengkap.”
Penutup: Mengapa Perlu Werkudoro & Partners
Werkudoro & Partners siap membantu menyusun perjanjian kerja sama bisnis travel yang sesuai hukum, melindungi hak Anda, serta mengurangi risiko sengketa. Kami menyediakan layanan drafting kontrak, review klausul, penyusunan SLA, hingga representasi negosiasi. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal dan review draft kontrak Anda.