Analisis Hukum Kasus Tian Bahtiar: Obstruction of Justice dan Implikasinya terhadap Kebebasan Pers
I. Pendahuluan
Penetapan Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAK TV, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara obstruction of justice menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan praktisi hukum, insan pers, dan masyarakat sipil. Tuduhan terhadap jurnalis aktif karena konten yang disiarkan menimbulkan pertanyaan penting: sampai di mana batas antara kritik media dan penghalangan proses hukum?
Sebagai firma hukum yang fokus pada hukum media digital, kebebasan berekspresi, dan penguatan tata kelola komunikasi publik, Werkudoro & Partners merasa perlu memberikan pandangan yuridis yang konstruktif terhadap perkara ini.
II. Kronologi Singkat
Tian Bahtiar diduga menerima dana sebesar Rp478 juta dari dua orang advokat untuk menyebarkan narasi publik melalui media siar dan media sosial yang isinya dinilai merendahkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara korupsi PT Timah Tbk. Narasi tersebut ditayangkan melalui platform JAK TV, YouTube, serta TikTok, dan disertai aktivitas lain seperti seminar dan demonstrasi.
Penyidik menyatakan tindakan tersebut telah memenuhi unsur obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
III. Analisis Yuridis: Obstruction of Justice atau Ekspresi Jurnalistik?
1. Unsur Pasal 21 UU Tipikor
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tersangka…”
Agar seseorang dapat dijerat dengan pasal ini, maka unsur berikut harus terpenuhi:
- Niat (mens rea) untuk menggagalkan proses hukum;
- Tindakan yang bersifat aktif dan konkret;
- Hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan dan gangguan proses hukum.
Dalam konteks kasus ini, tindakan penyiaran narasi kritis tidak serta merta memenuhi unsur pidana, kecuali dibuktikan bahwa:
- Informasi yang disebarkan bersifat bohong atau manipulatif;
- Konten dibuat dalam rangka membela tersangka dengan motif menyabotase proses hukum;
- Tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.
2. Perlindungan terhadap Kebebasan Pers
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menyatakan bahwa pers memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada publik. Penanganan terhadap dugaan pelanggaran etik jurnalistik wajib melalui mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu.
Dengan demikian, penyidik tidak dapat langsung menggunakan hukum pidana terhadap jurnalis aktif, kecuali telah terbukti bahwa perbuatannya keluar dari ranah jurnalistik (misalnya, bertindak sebagai buzzer bayaran atau agen propaganda tanpa identitas media).
IV. Perspektif Internasional
Di negara-negara dengan sistem hukum demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, ketentuan obstruction of justice diterapkan secara ketat. Kritik terhadap aparat penegak hukum atau lembaga negara tidak dapat dikenakan pasal pidana, kecuali terdapat unsur:
- Suap terhadap saksi;
- Penghancuran barang bukti;
- Pemalsuan dokumen hukum.
Dengan kata lain, konten media dan ekspresi opini dilindungi sebagai bagian dari freedom of speech, selama tidak melanggar hukum secara eksplisit.
V. Legal Opinion: Kritik Bukan Obstruction
Berdasarkan standar internasional dan UU Pers, kami berpendapat bahwa:
Kritik terhadap institusi penegak hukum adalah bagian dari kebebasan berekspresi.
Tanpa bukti bahwa Tian bermaksud menggagalkan proses hukum, maka penerapan pasal pidana bisa dianggap sebagai bentuk kriminalisasi.
Kami menyarankan pendekatan etikal terlebih dahulu, yaitu melalui Dewan Pers untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik.
V. Strategi Penyelesaian Hukum: Apa yang Harus Dilakukan?
Apabila masyarakat, jurnalis, atau konten kreator mengalami situasi yang serupa dengan kasus Tian Bahtiar, maka langkah hukum berikut dapat diambil:
1. Konsultasi Hukum Digital dan Media
Segera hubungi pengacara yang memahami hukum media dan komunikasi digital, untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan masih dalam batas yang dilindungi hukum.
2. Gunakan Mekanisme Dewan Pers
Jika kasus menyangkut konten jurnalistik, ajukan permintaan klarifikasi ke Dewan Pers guna memperoleh perlindungan etik sebelum proses pidana bergulir.
3. Dokumentasikan Bukti Pendukung
Simpan seluruh naskah, invoice, email, dan kontrak kerja sama sebagai bukti bahwa Anda bekerja secara profesional dan terbuka, bukan sebagai alat penghalang hukum.
4. Bangun Strategi Komunikasi Hukum
Melalui website pribadi, siaran pers, atau kanal firma hukum, susun penjelasan yang proporsional untuk mengklarifikasi posisi hukum Anda.
5. Hindari Konten Bayaran Tidak Transparan
Setiap kolaborasi atau kerja sama publikasi harus disampaikan secara terbuka dan disertai label “konten sponsor” untuk menghindari kesan manipulasi publik.
VI. Digital Legal Marketing Insight: Apa yang Bisa Dipelajari?
Sebagai firma hukum yang mengintegrasikan teknologi dan hukum, Werkudoro & Partners mencatat bahwa:
- Kekuatan digital media saat ini bisa membentuk opini hukum, membela atau menghancurkan reputasi.
- Dalam era SEO, social media lawyering, dan content law strategy, penting untuk menjaga etika publikasi digital agar tidak berujung pada pelanggaran hukum.
- Law firm modern harus mampu mengedukasi publik dengan konten hukum berbasis data, analisis, dan netralitas—bukan sekadar opini yang bias.
VII. Penutup
Kasus Tian Bahtiar menjadi pengingat bahwa di era digital, batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum sangat tipis. Oleh karena itu, setiap pelaku media, baik korporasi maupun individu, perlu memahami kerangka hukum digital, serta strategi mitigasi risiko hukum konten. Kasus Tian Bahtiar juga tentang bagaimana negara memaknai batas antara hukum dan kebebasan berekspresi. Werkudoro & Partners menekankan bahwa integritas hukum harus tetap sejalan dengan prinsip konstitusional: kebebasan pers, due process, dan proporsionalitas penegakan hukum.