Penyadapan terhadap Presiden RI: Aspek Hukum dan Ancaman bagi Keamanan Negara
Publik menyoroti penyadapan terhadap Presiden RI pada November 2026. Bareskrim Polri menyebut ada penyadapan ilegal pada nomor telepon Presiden. Selain itu, sasarannya mencakup pejabat, tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan pelaku usaha.
Kasus ini memunculkan tiga pertanyaan. Pertama, apa dasar hukumnya? Kedua, apakah perbuatan ini masuk kategori makar? Ketiga, seberapa besar bahayanya bagi negara? Artikel ini menjawabnya dari sisi hukum pidana dan keamanan informasi.
Mengapa Penyadapan terhadap Presiden Sangat Serius
Presiden memimpin negara dan pemerintahan. Perannya sangat strategis. Karena itu, siapa pun yang mengakses komunikasinya tanpa hak membawa risiko besar.
Isi percakapan Presiden bisa memuat kebijakan, pertahanan, dan keamanan. Akibatnya, masalah ini lebih besar daripada pelanggaran privasi biasa. Di samping itu, stabilitas pemerintahan ikut menghadapi risiko.
Meski begitu, hukum tetap menjadi pegangan. Tidak semua penyadapan otomatis berarti makar. Sebab, penegak hukum wajib membuktikan perbuatan, niat, sifat melawan hukum, dan tujuan pelaku.
Kronologi Singkat Dugaan Kasus
Berikut ringkasan perkembangan kasus menurut keterangan resmi:
• Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
• Kemudian, penyidik merinci dugaan perbuatan mereka: penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
• Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut penyadapan berlangsung sejak 2025 sampai Oktober 2026 tanpa prosedur hukum.
• Lagi pula, penyidik menduga mereka menghapus data hasil sadapan untuk menghilangkan jejak.
• Sehari kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden sudah menerima laporan dari Kapolri. Presiden lalu meminta proses hukum berjalan objektif dan transparan.
• Sementara itu, Istana mengumumkan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt. Kepala Staf Kepresidenan.
Namun, status hukum mereka belum final. Asas praduga tidak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Apa Itu Penyadapan dan Mengapa Berbahaya
Penyadapan berarti mengambil informasi dari komunikasi elektronik tanpa izin pemiliknya. Sasarannya bisa berupa telepon, pesan, atau data elektronik.
Pada kepala negara, bahayanya lebih luas. Misalnya, pihak tak berwenang bisa membocorkan rahasia atau memengaruhi kebijakan. Mereka juga bisa memeras atau mengganggu stabilitas pemerintahan.
Akan tetapi, dugaan saja belum cukup. Ancaman bagi negara baru jelas setelah penyidik menemukan bukti yang relevan. Oleh sebab itu, penilaian harus menunggu hasil penyidikan.
Dasar Hukum Penyadapan di Indonesia
Indonesia punya beberapa aturan tentang penyadapan. Aturan ini menunjukkan kapan penyadapan sah dan kapan melanggar hukum. Teks lengkapnya ada di basis data peraturan BPK, sehingga Anda bisa memeriksanya sendiri.
Pasal 258 KUHP Nasional
KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 258 mengatur pidana penyadapan. Ketentuan ini menjerat perbuatan mendengarkan, merekam, membelokkan, atau menghambat transmisi informasi elektronik non-publik. Lebih lanjut, perbuatan mengubah atau mencatat transmisi itu juga masuk jika melawan hukum.
Pasal 31 UU ITE
UU Nomor 11 Tahun 2008 melarang intersepsi atau penyadapan yang sengaja dan tanpa hak. Larangan ini ada di Pasal 31 dan mencakup informasi elektronik non-publik milik orang lain. Perubahan paling baru datang lewat UU Nomor 1 Tahun 2024.
Ada satu pengecualian. Lembaga berwenang boleh melakukan intersepsi untuk penegakan hukum. Oleh karena itu, penilaian harus melihat cara pelaksanaan, kewenangan pelaku, tujuan, dan objek sadapan.
UU Intelijen Negara (Pasal 31 dan 32)
Badan Intelijen Negara (BIN) mendapat wewenang menyadap lewat UU Nomor 17 Tahun 2011. Sasarannya adalah ancaman bagi kepentingan dan keamanan nasional. Contohnya, spionase, sabotase, dan separatisme.
Meski begitu, wewenang ini ada batasnya. Pasal 32 mewajibkan penyadapan mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi, aparat negara tidak otomatis sah menyadap. Mereka tetap perlu dasar wewenang dan prosedur yang benar.
Apakah Penyadapan terhadap Presiden Masuk Kategori Makar?
Penyadapan dan makar punya unsur hukum yang berbeda. KUHP Nasional mengatur makar dalam Pasal 191 sampai 193:
• Pasal 191 melindungi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelaku bermaksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat mereka tidak mampu memerintah.
• Soal keutuhan wilayah, Pasal 192 berlaku. Maksud pelaku adalah menyerahkan wilayah NKRI kepada kekuasaan asing atau memisahkan diri.
• Adapun Pasal 193 mengatur upaya menggulingkan pemerintah. Pemimpin atau pengatur makar menghadapi ancaman pidana lebih berat.
Setiap pasal makar menuntut tujuan khusus. Maka, penyadapan saja belum memenuhi unsur makar. Penyidik harus menunjukkan bahwa tindakan itu bagian dari upaya mencapai tujuan tadi.
Menteri Sekretaris Negara memang menyebut perbuatan ini berpotensi mengarah pada makar. Meski demikian, pembuktian unsur pidana tetap wajib.
Ancaman Penyadapan bagi Stabilitas Pemerintahan
Ada beberapa risiko dalam penyadapan komunikasi kepala negara:
1. Kebocoran informasi strategis. Akibatnya, pihak lain bisa memakai data pertahanan dan keputusan pemerintah untuk tujuan buruk.
2. Turunnya kepercayaan publik. Karena itu, warga bisa meragukan kemampuan negara menjaga keamanan informasi.
3. Penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau ekonomi. Selain itu, kabar yang belum jelas kebenarannya bisa memicu keresahan.
4. Masalah hubungan antarnegara. Namun, keterlibatan pihak asing harus jelas lewat penyidikan, bukan sekadar dugaan.
Langkah Penegakan Hukum untuk Kasus Penyadapan
Penegakan hukum harus mengutamakan kepastian hukum dan transparansi. Di samping itu, penyidik perlu mengenali pelaku, metode, dan tujuan penyadapan.
Bukti elektronik juga harus aman. Rekaman komunikasi, log akses, dan data transmisi membantu mengungkap rangkaian peristiwa. Dengan demikian, penyidik wajib menjaga keaslian bukti agar hasilnya kuat di pengadilan.
Pemerintah pun perlu memperkuat keamanan komunikasi pejabat negara. Caranya antara lain meningkatkan keamanan jaringan dan mengawasi akses informasi rahasia. Lalu, koordinasi antarlembaga juga perlu lebih kuat.
Keamanan Negara dan Hak Warga Harus Seimbang
Melindungi komunikasi Presiden berarti menjaga keamanan nasional. Namun, perlindungan itu tidak boleh mengorbankan negara hukum dan hak warga.
Setiap penyadapan butuh dasar hukum yang jelas. Oleh sebab itu, aparat tidak boleh memakai alasan keamanan nasional untuk melampaui wewenang. Selain itu, penegak hukum perlu membedakan empat hal. Empat hal itu mencakup pelanggaran sistem elektronik, penyalahgunaan informasi rahasia, spionase, dan makar. Sebab, tiap hal punya unsur dan akibat hukum sendiri.
Kesimpulan
Secara ringkas, penyadapan terhadap Presiden RI adalah masalah serius. Dari sisi hukum, perbuatan ini bisa kena Pasal 258 KUHP Nasional dan Pasal 31 UU ITE. Syarat utamanya, unsur pidana harus lengkap.
Pasal makar (191, 192, dan 193) menuntut bukti tujuan khusus. Karena itu, penyadapan tidak otomatis menjadi makar. Dengan demikian, proses hukum harus menjunjung pembuktian, kepastian hukum, dan asas praduga tidak bersalah.
Butuh Pendampingan Hukum?
Werkudoro & Partners Law Firm siap menjadi mitra hukum Anda. Kami berpengalaman di bidang hukum pidana, tindak pidana siber, dan perlindungan keamanan informasi. Hubungi kami untuk konsultasi hukum.
Artikel ini berisi informasi umum, bukan nasihat hukum untuk satu kasus.
Ditulis oleh Giovanni Samuel Marpaung, SH. – Advokat & Legal Consultant, Werkudoro & Partners Law Firm