Pendahuluan: Mengapa Perceraian Karena KDRT Perlu Penanganan Hukum yang Tepat?
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus meningkat di Indonesia, dan fakta tersebut menuntut penanganan hukum yang cepat, tepat, dan berpihak pada korban. Perceraian akibat KDRT merupakan salah satu mekanisme hukum yang paling sering ditempuh untuk melindungi keselamatan fisik, psikis, serta masa depan korban.
Dalam sistem hukum nasional, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan perkara KDRT ditangani secara akuntabel. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk kasus perceraian muslim, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
Sebagai firma hukum yang berpengalaman, Werkudoro & Partners Law Firm siap memberikan pendampingan komprehensif bagi korban KDRT yang ingin menempuh jalur perceraian, sekaligus memastikan semua proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dasar Hukum Perceraian Karena KDRT di Indonesia
1. UU Perkawinan dan Pengaturan Alasan Perceraian
Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan yang cukup dan dapat dibuktikan di depan persidangan. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus”, yang ditafsirkan sebagai kondisi tidak harmonis yang mengancam keselamatan salah satu pihak.
2. UU Penghapusan KDRT
UU No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum tegas bagi korban KDRT. Undang-undang ini mencakup:
- Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.
- Mekanisme pelaporan yang mudah di kepolisian.
- Hak korban untuk mendapatkan perlindungan langsung, termasuk surat perintah perlindungan (SPP).
Keberadaan UU ini memperjelas bahwa KDRT bukan lagi persoalan privat, tetapi tindak pidana yang wajib diproses negara, dan menjadi dasar kuat bagi perceraian.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Bagi pasangan muslim, Pasal 116 KHI menegaskan bahwa tindak kekerasan dan tindakan yang membahayakan merupakan alasan sah untuk mengajukan gugatan cerai.
Dengan dasar hukum yang tegas, korban memiliki landasan kuat untuk mengajukan gugatan cerai sekaligus menuntut perlindungan hukum.
Proses Perceraian Akibat KDRT: Langkah-Langkah yang Harus Dilalui
1. Melaporkan KDRT
Korban sebaiknya segera melaporkan KDRT ke:
- Kepolisian
- Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
- P2TP2A
- Rumah sakit untuk visum
Semua dokumen tersebut menjadi bukti penting di persidangan.
2. Mengajukan Gugatan Cerai
Lokasi pengajuan gugatan tergantung jenis perkawinannya:
- Pengadilan Agama untuk pasangan muslim
- Pengadilan Negeri untuk non-muslim
3. Pembuktian di Persidangan
Bukti yang relevan meliputi:
- Visum et Repertum
- Hasil laporan kepolisian
- Rekaman, foto, atau pesan yang menunjukkan kekerasan
- Saksi dari keluarga, tetangga, atau pihak lain
- Rekam medis luka fisik dan psikis
Pengadilan memiliki kewenangan penuh untuk menggali kebenaran materiil dan memutus perkara secara objektif.
4. Putusan Cerai
Jika hakim menilai bukti cukup, perceraian dikabulkan. Selain perceraian, korban dapat mengajukan:
- Nafkah untuk anak
- Hak asuh (hadhanah)
- Ganti kerugian bila diperlukan
- Perlindungan lanjutan untuk menghindari KDRT berulang
Dampak Hukum KDRT dalam Perkara Perceraian
1. Pelaku dapat dijerat pidana
Selain perceraian, pelaku dapat diproses pidana sesuai UU PKDRT dengan ancaman penjara dan denda.
2. Hak asuh anak cenderung diberikan kepada korban
Pengadilan mempertimbangkan keselamatan anak, sehingga pelaku KDRT kesulitan mendapatkan hak asuh.
3. Nafkah anak tetap wajib diberikan
Meski berstatus terpidana KDRT, pelaku tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak.
Mengapa Werkudoro & Partners Law Firm Menjadi Pilihan Tepat?
Werkudoro & Partners Law Firm memberikan layanan hukum yang menyeluruh untuk korban KDRT yang ingin mengajukan gugatan perceraian. Keunggulan kami meliputi:
✔ Pendampingan dari tahap pelaporan hingga putusan
Kami memastikan setiap dokumen, bukti, dan pernyataan tersusun kuat dan meyakinkan di persidangan.
✔ Analisis hukum mendalam berdasarkan regulasi terbaru
Kami selalu memperbarui kajian hukum sesuai perkembangan peraturan dan kebijakan pemerintah.
✔ Strategi litigasi dan non-litigasi yang efektif
Baik melalui penyelesaian di pengadilan maupun upaya perlindungan darurat.
✔ Komitmen terhadap perlindungan korban
Keselamatan klien menjadi prioritas utama kami dalam setiap langkah hukum.
✔ Integritas dan akuntabilitas
Seluruh proses hukum dilakukan secara profesional serta sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang diawasi oleh negara.
Kesimpulan: Perceraian Karena KDRT Adalah Hak untuk Melindungi Diri
Perceraian akibat KDRT bukan hanya jalan keluar dari hubungan yang tidak sehat, tetapi juga langkah hukum sah untuk memulihkan keselamatan fisik, psikis, dan kehidupan sosial korban. Dengan regulasi yang semakin kuat serta pengawasan negara yang semakin baik, korban berhak mendapatkan perlindungan maksimal.
Werkudoro & Partners Law Firm siap mendampingi Anda dengan strategi hukum terbaik, berbasis peraturan yang berlaku, dan sepenuhnya berpihak pada keadilan.